Jokowi Akan Hapus KTKLN, Nusron:
Saya Janji Sebulan Tuntas
Taufan Noor Ismailian - detikNews
Jakarta, - Setelah mendapat keluh kesah dari TKI
terkait pelaksanaan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri
(KTKLN), Presiden Joko Widodo segera akan
menghapus KTKLN. Menanggapi hal tersebut,
Kepala BNP2TKI Nusron Wahid mengatakan
perintah presiden harus dipenuhi.
"Tentunya kita wajib menindaklanjuti perintah
presiden. Kalau presiden sudah memerintahkan
dihapus, ya kita hapus," kata Nusron di Gedung
Graha Bakti, Jakarta, Minggu (30/11/2014).
Nusron menilai segala konsekuensi hukum dari
penghapusan KTKLN berupa Perpu, revisi UU di
DPR akan dirapatkan di Setneg. "Tadi kita rapat
langsung, semua akan kita bahas dan nanti menuju
perbaikan-perbaikan. Kita ingin fokus pelayanan
diutamakan, tidak ada pungli," jelasnya.
Menurutnya, selama ini oknum di lapangan masih
banyak yang memanfaatkan KTKLN dengan
melakukan pemungutan liar terhadap TKI. Hal
tersebut dilakukan dengan meminta KTKLN
terhadap TKI, saat TKI tidak memiliki KTKLN
mereka petugas di lapangan meminta pungutan
biaya.
"Saya sudah punya opsi, dalam input data bagus,
tapi masalahnya sudah tidak dipercaya sebagai
mekanisme. Karena itu diputuskan presiden
dihapus. Tinggal kita cari alternatifnya. Dalam
waktu singkat akan ada rapat kabinet terbatas
menegai perubahan struktural," jelasnya.
"Saya berjanji dalam sebulan masalah ini harus
tuntas, karena ini masalah manusia, tidak boleh
lama-lama," sambungnya.
Nusron menjelaskan, KTKLN berfungsi untuk
menyortir dan pendataan jumlah TKI. "Kita tidak
lagi membedakan TKI ilegal dan legal. Karena ini
manusia bukan barang. Saya katakan TKI yang
punya dokumen dan tidak punya. Bagi TKI uang
tidak berdokumen," pungkasnya.
